Perekayasaan
Pelaporan Keuangan
Akuntansi
dapat diartikan secara luas sebagai seperangkat pengetahuan yang memperlajari
perekayasaan penyediaan jasa secara nasioanl berupa informasi keuangan
kuantitatif dalam suatu Negara kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar
pengambilan keputusan ekonomik. Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan,
pengetahuan perekayasaan tersebut harus diaplikasikan dalam suatu Negara. Wujud
aplikasi tersebut berupa mekanisma pelaporan keuangan.
Pelaporan
keuangan adalah struktur dan proses menyediakan dan melaporkan informasi
keuangan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan serta ekonomik dan social
Negara. Pelaporan keuangan sebagai system nasional merupakan hasik proses
perekayasaan akuntansi.
Perekayasaan
pelaporan keuangan adalah proses pemikiran logis, deduktif, dan objektif untuj
memilih dan mengaplikasi ideology, teori, konsep dasae, teknik, prosedur, dan
teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan
Negara melalui tujuan pelaporan keuangan dengan pertimbangan factor social, ekonomik,
politik dan budaya Negara. Hasil perekayasaan dituangkan dalam suatu dokumen
resmi yang disebut rerangka konseptual.
Proses perekayasaan pelaporan keuangan
Proses perekayasaan pelaporan keuangan
Dalam perekayasaan tersebut, tujuan negara dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Harapannya adalah pencapaian tujuan akuntansi dengan sendirinya akan membantu tercapainya tujuan Negara. Proses tersebut merupakan manifestasi dari akuntansi sebagai teknologi. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perekayasaan (kotak ketiga dari atas) melibatkan pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan tentang ideology, filosofi, paradigm, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan tercapai
Perekayasaan sebagai proses
deduktif
Ditinjaun
dari pendekatan penalaran, proses tersebut merupakan proses penalaran
deduktif-normatif. Tujuan ekonomik dan social Negara dianggap sebagai premis
dalam penalaran. Validitas konklusi yang dimuat dalam rerangka konseptual dapat
dievaluasi atas dasar kelogisan.
Perekayasa
Badan
legislative pemerintah mempunyai peran penting dalam hal merekayasa laporan
keuangan, mengingat rerangka konseptuak mempunyai fungsi semacam undang-undang
dasar. Idealnya, badan legislative membentuk komite atau tim khusus yang ada di
bawah kendalinya untuk perekayasaan tingkat nasional. Walaupun dalam
kenyataannya perekayasaan di tingkat nasional secara teknis diserahkan oleh
badan legislative kepada profesi atau badan khusus untuk tujuan itu, tetapi
badan legislative mempunyai kekuatan yuridis dan politis untuk menentukan hasil
akhir perekayasaan.
Aspek semantic dalam perekayasaan
Dari
segi semantic dalam teori komunikasi, perekayasaan pelaporan keuangan adalah
proses menentukan kegiatan fisis operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk
elemen-elemen statemen keuangan sehingga orang yang dituju dapat membayangkan
operasi perusahaan tanpa harus menyaksikan secara langsung.
Elemen
atau objek-objek statemen keuangan dapat dipandang sebgai symbol-simbol
kegiatan operasi perusahaan. Objek tersebut harus diukur secara financial dan
hasil pengukuran tersebut menjadi bahan oleh akuntansi yang menjadi dasar
besar-kecilnya objek atau elemen.
Proses Saksama
Untuk mencapai kualitas tinggi dan
andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur
yang saksama dan teliti. Berikut ini adalh proses saksama yang dilaksanakan
FASB dalam menyusun pernyataan resmi
- Mengevaluasi masalah. Dalam tahap ini FASB mengidentifikasi masalah akuntansi dan pelaporan
- Mengadakan riset dan analisis
- Menyusun dan mendistribusi Memorandum Diskusi kepada pihak yang berkepentingan
- Mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam Memorandum Diskusi
- Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan public atas Memorandum Diskusi
- Menerbitkan draf awal standar yang diusulkan yang dikenal dengan nama Exposure Draft (ED) untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan
- Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED
- Memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statemen atau tidak
- Menerbitkan statemen yang bersangkutan
Rerangka Konseptual
Rerangka
konseptual adalah dokumen resmi yang berisi komponen konsep-konsep resmi yang
terdiri atas tujuan dan hal-hal mendasar yang saling berkaitan. Komponen konsep
mencakup tujuan pelaporan keuangan, kriterian kualitas informasi, elemen-elemen
statemen keuangan, serta pengukuran dan pengakuan. Sebagai konstitusi, rerangka
konseptual menjelaskan, menentukan, dan mengarahkan sifat, fungsi, serta
lingkup pelaporan dan statemen keuangan dalam suatu Negara.
Model
Salah
satu model yang banyak dikenal saat ini adalah rerangka konseptual yang
dikembangkan oleh FASB yang memuat empat komponen konsep penting, yaitu :
1. Tujuan pelaporan keuangan
2. Kriteria kualitas informasi
3. Elemen-elemen statemen
keuangan
4. Pengukuran dan pengakuan
Agar operasional dan
efektif dalam mempengaruhi praktik, rerangka konseptual harus dijabarkan dalam
bentuk standar akuntansi sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi suatu objek
atau elemen. Karena tidak semua perlakuan dapat diatur langsung dengan standar
akuntansi, perlu suatu rerangka pedoman untuk menentukan perlakuan
akuntansi yang tepat dalam suatu
lingkungan akuntansi. Rerangka pedoman ini disebut dengan prinsip akuntansi
berterima umum (PABU).
PABU adalah suatua
rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain
yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis, dan praktis. Sebagai pedoman
operasional, PABU menjadi kriteria untuk menentukan apakah statemen keuangan
sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan
baik, benar, dan jujur yang secara teknis disebut menyajikan sacara wajar.
Lingkup Pedoman PABU
1. Definisi
PABU member batasan atau
definisi berbagai elemen, pos, atau objek statemen keuangan atas istilah yang
digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi
oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.
2. Pengukuran / penilaian
Pengukuran adalah penentuan
jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu
transaksi keuangan, yang dicatat dan dijadikan dasar dalam penyusunan statemen
keuangan. Penilaian ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus
dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan dalam statemen
keuangan.
3. Pengakuan
Pengakuan ialah pencatatan suatu
jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan
mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan
berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.
4. Penyajian dan pengungkapan
Penyajian menetapkan cara-cara
melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan secara
informative. Pengungakapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan
hal-hal informative yang dianggap penting dan bermanfaaat bagi pemakai selain
apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama
Struktur Akuntansi
Bila
pengertian akuntansi, teori akuntansi, rerangka konseptual, dan PABU dirangkum
dalam suatu diagram, didapatkan apa yang disebut struktur akuntansi. Struktur
ini menggambarkan mekanisme pelaporan keuangan dengan menghubungkan
perekayasaan dan praktik akuntansi.
Manfaat Struktur Akuntansi dalam
Beberapa Bidang
Bidang Studi
Bidang Studi
Struktur akuntansi dapat menjadi basis untuk mengenali mata
kuliah apa saja yang harus ditawarkan dalam program studi akuntansi serta
kompetensi apa yang harus dicapai oleh tiap mata kuliah. Struktur tersebut
dapat dijadikan rerangka untuk menyusun kurikulum inti sytruktur tersebut dapat
dijadikan rerangka untuk menyusun kurikulum inti studi akuntansi.
Bidang profesi
Bidang profesi
Struktur akuntansi juga dapa
menggambarkan kesempatan karir bagi mereka yang menguasai seperangkat
pengetahuan akuntansi. Seseorang dapat terjuan ke bidang pemerintah, sector
swasta, atau pun ke layanan public dengan bekal pengetahuan akuntansi.
Fungsi auditor independen
Fungsi auditor independen
Hal penting yang dapat
digambarkan oleh struktur akuntansi adalah fungsi auditor independen (akuntan
public) dalan pelaporan keuangan. Karena pihak pemakai biasanya terpisah dengan
pihak manajemen baik secara administrative maupun secara operasional. Peran
auditor independen sangat diperlukan untuk megaudit apakah statemen keuangan
benar-benar telah disajikan sesuai PABU atau tidak.
0 comments: